KONSOLIDASI
KEUANGAN DESA

TENTANG


Konsolidasi Keuangan Desa sebagai tempat penyampaian pelaksanaan dari Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Realisasi APBDesa dari Bupati/Walikota yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa berdasarkan pasal 69 dan pasal 71 (2) Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.


PROGRES


LAYANAN


Kemendagri

Situs resmi Kementerian Dalam Negeri

Ditjen Bina Pemdes

Situs resmi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri



SIPADES 2.0

Merupakan alat bantu Pemerintah Desa untuk pengadministrasian dan inventarisir aset desa berupa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah, berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Latihan SIPADES 2.0

Merupakan sarana bantu KHUSUS yang disiapkan Ditjen Bina Pemdes - Kemendagri untuk bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sipades 2.0 bagi Balai Pemerintah Desa, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa dalam inventarisir aset desa berupa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan, dibeli atau diperoleh atas beban belanja anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Siskeudes 2.0.4

Merupakan alat kerja Pemerintah Desa untuk membantu penatausahaan keuangan Desa dan pelaporan realisasi APB Desa secara digital sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta perundang-undangan lainnya. Siskeudes ini merupakan hasil pengembangan Tim Bersama Kemendagri dan BPKP sejak tahun 2015 yang diperuntukkan dan didistribusikan kepada seluruh pemerintah Desa secara GRATIS

Prodeskel

Merupakan sebuah sistem pencatatan data Pemerintahan Desa

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

PERTANYAAN:
Apa dasar hukum penggunaan aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa?
JAWABAN:

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diamanatkan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintah Desa tiap semester dan akhir tahun. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dari Bupati/Walikota terkait pelaksanaan APBDesa oleh pemerintah Desa diwilayahnya masing-masing yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai amanat pasal 69 dan 71 (2) yang mana penyampaian laporan konsolidasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama atau semester pertama paling lambat disampaikan minggu kedua Agustus tahun berjalan dan tahap kedua atau pertanggungjawaban disampaikan minggu kedua bulan April tahun berjalan.

PERTANYAAN:
Bagaimana cara mendapatkan aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa?
JAWABAN:

"Aplikasi Konsolidasi Keuanagn Desa terdiri dari 2 (dua) bagian, diantaranya adalah yang pertama aplikasi desktop (offline) yang bernama Eksport Pelaksanaan APBDesa hal ini dibangun untuk dapat digunakan khusus oleh seluruh Admin Siskeudes di tingkat Kabupaten/Kota dan didistribusikan oleh pengelola sistem informasi yaitu Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara percuma. Aplikasi ini berfungsi untuk dapat menarik data dasar dari Siskeudes yang telah di gunakan diseluruh Desa di Indonesia dan untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa sesuai pasal 69 dan 71 (2) Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PERTANYAAN:
Apa dasar hukum penggunaan aplikasi Konsolidasi keuangan Desa?
JAWABAN:

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diamanatkan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintah Desa tiap semester dan akhir tahun. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dari Bupati/Walikota terkait pelaksanaan APBDesa oleh pemerintah Desa diwilayahnya masing-masing yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai amanat pasal 69 dan 71 (2) yang mana penyampaian laporan konsolidasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama atau semester pertama paling lambat disampaikan minggu kedua Agustus tahun berjalan dan tahap kedua atau pertanggungjawaban disampaikan minggu kedua bulan April tahun berjalan.

PERTANYAAN:
Bagaimana cara mendapatkan aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa?
JAWABAN:

"Aplikasi Konsolidasi Keuanagn Desa terdiri dari 2 (dua) bagian, diantaranya adalah yang pertama aplikasi desktop (offline) yang bernama Eksport Pelaksanaan APBDesa hal ini dibangun untuk dapat digunakan khusus oleh seluruh Admin Siskeudes di tingkat Kabupaten/Kota dan didistribusikan oleh pengelola sistem informasi yaitu Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara percuma. Aplikasi ini berfungsi untuk dapat menarik data dasar dari Siskeudes yang telah di gunakan diseluruh Desa di Indonesia dan untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa sesuai pasal 69 dan 71 (2) Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PERTANYAAN:
Bagaimana cara melakukan installasi aplikasi Sistem Konsolidasi Keuangan Desa?
JAWABAN:

"Pengelola aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyediakan tutorial langkah-langkah installasi baik dalam bentuk softcopy, cetak dan video yang dapat di peroleh secara percuma di website resmi dari Kemendagri.

PERTANYAAN:
Apakah pemerintah Kabupaten/Kota diperbolehkan menggunakan sumber data laporan konsolidasi keuangan desa aplikasi selain Siskeudes?
JAWABAN:

Berdasarkan pasal 30 (3) Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa:(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada tanggal, 30 November 2018 telah bersurat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor 412.2/7374/BPD perihal Penerapan/Pemanfaatan Aplikasi Siskeudes 2.0 dalam Pengelolaan Keuangan Desa menindaklanjuti pasal 30 Permendagri 20/2018, dimana sebelumnya telah di terbitkan surat edaran dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan Surat No: 143/1850/BPD tanggal 27 November 2015, meminta Gebernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan Aplikasi Siskeudes dan Surat KPK Nomor : B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang ditujukan kepada Kepala Desa di seluruh Indonesia agar memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa, menjadi landasan sumber data konsolidasi keudangan Desa dari Siskeudes

PERTANYAAN:
Bagaimana jika melakukan upload data dari hasil eksport mengalami kegagalan?
JAWABAN:

Hasil eksport pelaksanaan APBDesa sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terhubung dengan baik di aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa berbasis webbase, kegagalan upload data dapat disebabkan oleh karena faktor manusia, teknis, maupun faktor lainnya, solusi pertama periksa koneksi internet yang tersedia, kedua ikuti panduan yang telah disediakan di website. Jika koneksi internet dalam kondisi yang baik dan masih mengalami kegagalan silahkan hubungi pengelola aplikasi untuk mendapatkan bantuan teknis lebih lanjut.

PERTANYAAN:
Bagaimana jika Kementerian/Lembaga Pemerintah ingin memperoleh akses ke website Konsolidasi Keuangan Desa?
JAWABAN:

Website Konsolidasi Keuangan Desa dapat di akses oleh masyarakat luas dengan batasan tertentu, dan jika Kementerian/Lembaga berkeinginan memperoleh data dan informasi lainnya dalam sistem aplikasi maka dapat bersurat ke Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

PERTANYAAN:
Bagaimana jika melakukan upload data dari hasil eksport mengalami kegagalan?
JAWABAN:

Hasil eksport pelaksanaan APBDesa sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terhubung dengan baik di aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa berbasis webbase, kegagalan upload data dapat disebabkan oleh karena faktor manusia, teknis, maupun faktor lainnya, solusi pertama periksa koneksi internet yang tersedia, kedua ikuti panduan yang telah disediakan di website. Jika koneksi internet dalam kondisi yang baik dan masih mengalami kegagalan silahkan hubungi pengelola aplikasi untuk mendapatkan bantuan teknis lebih lanjut.

PERTANYAAN:
Bagaimana jika Kementerian/Lembaga Pemerintah ingin memperoleh akses ke website Konsolidasi Keuangan Desa?
JAWABAN:

Website Konsolidasi Keuangan Desa dapat di akses oleh masyarakat luas dengan batasan tertentu, dan jika Kementerian/Lembaga berkeinginan memperoleh data dan informasi lainnya dalam sistem aplikasi maka dapat bersurat ke Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

PERTANYAAN:
Apakah data dan informasi konsolidasi pelaksanaan APBDesa aman?
JAWABAN:

Server tempat menyimpan data memiliki keamanan yang memadai, diantaranya SSL (Secure Socket Layer) adalah cara sebuah situs web membuat sambungan aman dengan browser web pengguna. Setiap kali seorang surfer web mengunjungi situs yang aman yang menggunakan teknologi SSL, menciptakan sebuah link yang terenkripsi antara sesi browser mereka dan web server, dan pemantauan NMS (Network Monitoring Sistem) selama 24 jam

PERTANYAAN:
Spesifikasi komputer/laptop untuk dapat menjalankan aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa?
JAWABAN:

Aplikasi dapat dijalankan dengan perangkat komputer, dimana spesifikasi komputer desktop maupun laptop yang beredar dipasaran saat ini semuanya dapat menjalankan aplikasi yang di maksud, adapun komputer maupun laptop keluaran lama minimum menggunakan sistim operasi Windows 7 yang telah di install web browser seperti Mozilla, Opera, Google Crome, internet explorer dan lain-lain. Sedangkan perangkat kerasnya minimal memiliki memori 4 Gb, HDD minimal 500GB dan direkomendasikan memiliki layar diatas 14 inchi

KONTAK KAMI

Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Jalan Raya Pasar Minggu KM 19
Jakarta Selatan 12072
Tlp. 021 - 7942373-74

Copyright © 2019 -2021 Ditjen Bina Pemdes - Kemendagri.All Rights Reserved.