Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diamanatkan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintah Desa tiap semester dan akhir tahun. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dari Bupati/Walikota terkait pelaksanaan APBDesa oleh pemerintah Desa diwilayahnya masing-masing yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai amanat pasal 69 dan 71 (2) yang mana penyampaian laporan konsolidasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama atau semester pertama paling lambat disampaikan minggu kedua Agustus tahun berjalan dan tahap kedua atau pertanggungjawaban disampaikan minggu kedua bulan April tahun berjalan.

"Aplikasi Konsolidasi Keuanagn Desa terdiri dari 2 (dua) bagian, diantaranya adalah yang pertama aplikasi desktop (offline) yang bernama Eksport Pelaksanaan APBDesa hal ini dibangun untuk dapat digunakan khusus oleh seluruh Admin Siskeudes di tingkat Kabupaten/Kota dan didistribusikan oleh pengelola sistem informasi yaitu Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara percuma. Aplikasi ini berfungsi untuk dapat menarik data dasar dari Siskeudes yang telah di gunakan diseluruh Desa di Indonesia dan untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa sesuai pasal 69 dan 71 (2) Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diamanatkan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa oleh pemerintah Desa tiap semester dan akhir tahun. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dari Bupati/Walikota terkait pelaksanaan APBDesa oleh pemerintah Desa diwilayahnya masing-masing yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai amanat pasal 69 dan 71 (2) yang mana penyampaian laporan konsolidasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama atau semester pertama paling lambat disampaikan minggu kedua Agustus tahun berjalan dan tahap kedua atau pertanggungjawaban disampaikan minggu kedua bulan April tahun berjalan.

"Aplikasi Konsolidasi Keuanagn Desa terdiri dari 2 (dua) bagian, diantaranya adalah yang pertama aplikasi desktop (offline) yang bernama Eksport Pelaksanaan APBDesa hal ini dibangun untuk dapat digunakan khusus oleh seluruh Admin Siskeudes di tingkat Kabupaten/Kota dan didistribusikan oleh pengelola sistem informasi yaitu Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara percuma. Aplikasi ini berfungsi untuk dapat menarik data dasar dari Siskeudes yang telah di gunakan diseluruh Desa di Indonesia dan untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa sesuai pasal 69 dan 71 (2) Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Pengelola aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyediakan tutorial langkah-langkah installasi baik dalam bentuk softcopy, cetak dan video yang dapat di peroleh secara percuma di website resmi dari Kemendagri.

Berdasarkan pasal 30 (3) Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa:(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada tanggal, 30 November 2018 telah bersurat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor 412.2/7374/BPD perihal Penerapan/Pemanfaatan Aplikasi Siskeudes 2.0 dalam Pengelolaan Keuangan Desa menindaklanjuti pasal 30 Permendagri 20/2018, dimana sebelumnya telah di terbitkan surat edaran dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan Surat No: 143/1850/BPD tanggal 27 November 2015, meminta Gebernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan Aplikasi Siskeudes dan Surat KPK Nomor : B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang ditujukan kepada Kepala Desa di seluruh Indonesia agar memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa, menjadi landasan sumber data konsolidasi keudangan Desa dari Siskeudes

Hasil eksport pelaksanaan APBDesa sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terhubung dengan baik di aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa berbasis webbase, kegagalan upload data dapat disebabkan oleh karena faktor manusia, teknis, maupun faktor lainnya, solusi pertama periksa koneksi internet yang tersedia, kedua ikuti panduan yang telah disediakan di website. Jika koneksi internet dalam kondisi yang baik dan masih mengalami kegagalan silahkan hubungi pengelola aplikasi untuk mendapatkan bantuan teknis lebih lanjut.

Website Konsolidasi Keuangan Desa dapat di akses oleh masyarakat luas dengan batasan tertentu, dan jika Kementerian/Lembaga berkeinginan memperoleh data dan informasi lainnya dalam sistem aplikasi maka dapat bersurat ke Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Hasil eksport pelaksanaan APBDesa sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terhubung dengan baik di aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa berbasis webbase, kegagalan upload data dapat disebabkan oleh karena faktor manusia, teknis, maupun faktor lainnya, solusi pertama periksa koneksi internet yang tersedia, kedua ikuti panduan yang telah disediakan di website. Jika koneksi internet dalam kondisi yang baik dan masih mengalami kegagalan silahkan hubungi pengelola aplikasi untuk mendapatkan bantuan teknis lebih lanjut.

Website Konsolidasi Keuangan Desa dapat di akses oleh masyarakat luas dengan batasan tertentu, dan jika Kementerian/Lembaga berkeinginan memperoleh data dan informasi lainnya dalam sistem aplikasi maka dapat bersurat ke Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Server tempat menyimpan data memiliki keamanan yang memadai, diantaranya SSL (Secure Socket Layer) adalah cara sebuah situs web membuat sambungan aman dengan browser web pengguna. Setiap kali seorang surfer web mengunjungi situs yang aman yang menggunakan teknologi SSL, menciptakan sebuah link yang terenkripsi antara sesi browser mereka dan web server, dan pemantauan NMS (Network Monitoring Sistem) selama 24 jam

Aplikasi dapat dijalankan dengan perangkat komputer, dimana spesifikasi komputer desktop maupun laptop yang beredar dipasaran saat ini semuanya dapat menjalankan aplikasi yang di maksud, adapun komputer maupun laptop keluaran lama minimum menggunakan sistim operasi Windows 7 yang telah di install web browser seperti Mozilla, Opera, Google Crome, internet explorer dan lain-lain. Sedangkan perangkat kerasnya minimal memiliki memori 4 Gb, HDD minimal 500GB dan direkomendasikan memiliki layar diatas 14 inchi